Struktur masyarakat aceh darussalam

Struktur pemerintahan Aceh atau struktur masyarakat Aceh dapat membentuk suatu sistem masyarakat yang stabil dan menjadi lembaga yang dapat menjaga atau sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Seperti disebutkan dalam Kanun Meukuta Alam Al-Asyi (Usman, 2003:44) bahwa Kerajaan Aceh tersusun sebagai berikut; gampong (kampung), mukim (federasi kampung-kampung), nanggroe (kecamatan), sagoe (federasi dari nanggroe-nanggroe).

Penjelasan terminologi tersebut sebagai berikut: (1) Gampong, istilah ini sering juga disebut dengan meunasah, dipimpin oleh seorang keuchik (kepala desa) dan seorang imam rawatib dengan dibantu oleh sebuah staf yang diberi nama tuha peut. Pemerintahan gampong ini mendapatkan otonomi yang luas.

(2) Mukim, yaitu federasi dari beberapa gampong, paling kurang terdiri atas delapan gampong. Mukim dipimpin oleh seorang imuem mukim dan seorang kadhi mukim serta dibantu oleh beberapa orang waki. Dalam setiap mukim didirikan sebuah masjid Jumat.

(3) Nanggroe, atau disebut juga uleebalang terdiri atas 3 mukim, 4 mukim, 5 mukim, 7 mukim, 8 mukim, atau 9 mukim. Nanggroe dipimpin oleh seorang uleebalang dan dibantu oleh seorang kadhi nanggroe. Nanggroe merupakan daerah otonomi dengan batas-batas tertentu.

(4) Sagoe yaitu federasi dari beberapa nanggroe. Sagoe ini terdiri atas tiga jenis yaitu: (a) Sagoe Teungoh Lheeploh, terdiri atas 25 mukim, yang dipimpin oleh seorang panglima sagoe yang bergelar Kadhi Malikul Alam Sri Setia Ulama, dan dibantu oleh seorang kadhi sagoe yang bergelar Kadhi Rabbul Jalil.

(b) Sagoe Duaplooh Nam, terdiri atas 26 mukim, yang dipimpin oleh seorang panglima sagoe, yang bergelar Sri Imam Muda dan dibantu oleh seorang kadhi sagoe yang bergelar Kadhi Rabbul Jalil. (c) Sagoe Duaplooh dua, terdiri atas 22 mukim yang dipimpin oleh seorang Panglima Polem Sri Muda Perkasa dan dibantu oleh seorang kadhi yang bergelar Kadhi Rabbul Jalil.     

Apa yang menjadi kekhasan pada komunitas Aceh dengan struktur masyarakatnya menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan entitas budaya. Pada masyarakat majemuk seperti Indonesia, persoalan etnisitas dan entitas merupakan suatu persoalan yang membutuhkan perhatian semua pihak. Artinya, identitas etnik dan identitas nasional seringkali membingungkan. Hal ini karena identitas etnik lebih menonjol daripada identitas nasional.